Welcome To our new

This posting special to our friend Andre Pratama

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang

Semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik, sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing.. Perjuangan ini dilandasi oleh nilai2 perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan prilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya NKRI.

Perjuangan ini dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Semangat perjuangan bangsa yang tak kenal menyerah telah terbukti pada perang Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk rela berkorban.

 Semangat perjuangan bangsa Indonesia inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara NKRI. Disamping itu, nilai-nilai perjuangan bangsa masih reevan dalam memecahkan setiap persoalan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta sudah terbukti keandalannya.Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Kesamaan nilai-nilai ini didasari oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam Perjuangan fisik merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan oleh globalisasi.

Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakata internasional, Negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan perpolitikan, perekonomian, social budaya, serta pertahanan, dan kemanan globalkondisi ini akan menimbulkan berbagai konflik kepentingan baik antara Negara maju dan Negara berkembang. Disamping itu, isu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi keadaan nasional.

 

B.   MAKSUD

Tujuan mempelajari kewarganegaraan:

Ø    Secara Umum :

agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara, berlandaskan kebudayaan bangsa, Wawasan Nusantara, serta Ketahanan Nasional dalam diri para mahasiswa dan memiliki pola pikir, pola sikap, daan berperilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila.

Ø    Secara Khusus :

Agar kita sebagai pelajar memiliki sikap yang Nasionalalis dan Patriotik dengan semangat dan tekat membawa bangsa kita sanggup manghadapi Globalisasi saat ini dengan bela negara sebagai perjuangan non fisik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       BAB II

                          LANDASAN TEORI

 

A.Kewarganegaraan

           Pendidikan Kewarganegaraan yang dahulu dikenal dengan Pendidikan Kewiraan, adalah materi perkuliahan yang menyangkut pemahaman tentang persatuan dan kesatuan, kesadaran warga Negara dalam bernegara, serta pendidikan bela Negara yang tertuang dalam suatu Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 267/DIKTI/2000. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dengan sendirinya juga di kembangkan kemampuan kepribadian dan kemampuan intelektual dalam bidang politik, hukum, kemasyarakatan filsafat dan budaya.Materi tersebut antara lain membahas tentang demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan social budaya, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan materi disajikan secara objektif dan ilmiah dan tanpa unsure doktriner. Oleh karena itu materi Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya tidak bersifat militeristik, objektif dan ilmiah.

Rakyat Indonesia melalui majelis perwakilan rakyat (MPR) menyatakan bahwa Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memnuhi kebutuhan pembangunan Nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Undang-undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisrem Pendidkan Nasional menjelaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar Negara dan Negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara Kesatuan REpublik Indonesia.

            Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

a.    Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan

b.    Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi

c.    Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya

d.    Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

 

B.Bela Negara

           Arti dari bela negara itu sendiri adalah Warga Negara Indonesia (WNI)
yang memiliki tekad, sikap dan perilaku yang dijiwai cinta NKRI
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang rela berkorban demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun kriteria warga negara yg memiliki kesadaran bela negara adalah mereka yg bersikap danbertindak senantiasa berorientasi pada nilai-nilai bela negara.

         Nilai-nilai bela negara yang dikembangkan adalah Cinta Tanah air, yaitu mengenal, memahami dan mencintai wilayah nasional, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia,melestarikan dan mencintai lingkungan hidup, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara serta bangga sebagai bangsa indonesia dengan cara waspada dan siap membela tanah air terhadap ancaman tantangan, hambatan dan gangguan yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa serta negara dari manapun dan siapapun.

Bela Negara diselenggarakan sebagai salah satu wahana sosialisasi Bela Negara sebagai prasyarat terciptanya pembangunan potensi sumber daya manusia pertahanan serta membangun watak bangsa

 Setiap bangsa dan negara di dunia ini senantiasa berusaha untuk mewujudkan cita-cita dan kepentingan nasionalnya.  Demikian juga halnya dengan bangsa dan negera Indonesia.  Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4, tujuan bangsa Indonesia membentuk suatu pemerintahan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam wadah Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila.

 Guna menjamin tetap tegaknya Negara Republik Indonesia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka sumber daya manusia menjadi titik sentral yang perlu dibina dan dikembangkan sebagai potensi bangsa yang mampu melaksanakan pembangunan maupun mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Salah satu upaya pembinaan potensi sumberdaya manusia agar mampu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dapat dilakukan melalui pembelaan negara, sebagaimana yang tercantum dalam pasal  27 ayat (3) dan pasal 30 UUD 1945

          Lima unsur dasar bela Negara :

1.        Cinta tanah air

2.        Kesadaran berbangsa dan bernegara

3.        Yakin akan pancasila sebagai ideology Negara

4.        Rela berkorban untuk bangsa dan Negara

5.        Memiliki kemampuan awal bela Negara.

 

Implementasi Bela Negara Merupakan Modal Dasar Bagi Generasi Muda

           Implementasi nilai-nilai bela negara merupakan modal sosial yang harus menjadi landasan sikap dan kesadaran terhadap jati diri setiap masyarakat Indonesia khususnya bagi generasi muda penerus bangsa di masa depan..

           Meski demikian realisasi dalam penanaman kesadaran bela negara tersebut terdapat tantangan yang akan dihadapi, khususnya pengaruh era globalisasi dan kemajuan bidang IPTEK yang akan merubah sikap moral dan etika individu.

          Kondisi ini akan berakibat pada menurunnya etos kerja dan semangat kebersamaan yang akhirnya dapat memudarkan semangat dan kesadaran bela negara. Untuk Itu lanjut Dirjen Pothan, sangat mengharapkan kepada para peserta Bimnis PKBN tersebut untuk menyebarluaskan dan mengimplentasikan kesadaran bela negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Pentingnya Menumbuh kembangkan Kesadaran Bela Negara Pada Penegak Hukum dan Pelayanan Publik

         Sosialisasi Bela Negara bagi penegak hukum dan pelayanan publik sangatlah penting karena menjadi ajang bertukar informasi dan menambah wawasan dalam upaya menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Di sisi lain para peserta yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan memiliki peran penting dalam upaya menyebarluaskan kesadaran bela negara di lingkungannya. Pothan menjelaskan, tugas dan fungsi para peserta sosialisasi yang merupakan abdi negara berkaitan dengan peran lembaga negara dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Untuk mencapai harapan tersebut, semua pihak perlu duduk bersama untuk mendiskusikannya. Dengan sosialisasi ini Departemen Pertahanan sangat mengharapkan masukan dari para peserta. Kesadaran Bela Negara merupakan salah satu tugas dan fungsi Dephan dalam hal ini Ditjen Potensi Pertahanan.

Dirjen Pothan Dephan menjelaskan, bela negara memiliki spektrum yang sangat luas mulai dari wujud yang halus sampai dengan yang keras, mulai hubungan baik sesama warga negara sampai bersama- Dirjen sama menangkal ancaman nyata dari musuh bersenjata untuk melindungi kedaulatan bangsa dan negara. Dengan demikian bela negara bukan hanya tanggung jawab Departemen Pertahanan dan TNI semata, namun menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah lainnya serta warga negara pada umumnya.

Dikatakannya, Departemen Pertahanan dalam hal ini Ditjen Pothan berusaha menjadikan bela negara sebagai gerakan nasional bagi seluruh warga negara dalam rangka membangun nasionalisme dan patriotisme yang manusiawi dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan demi tetap tegaknya NKRI.

Intinya, terjadinya perubahan pola ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa yang bersifat konvensional berkembang menjadi multi dimensional baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Era ini, oleh sebagian kalangan disebut sebagai era perang modern, dalam konteks ini perang bukan hanya domain militer saja akan tetapi domain non militer yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.

          Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan bekal kepada para pembina Sumber Daya Manusia dari aparat penegak hukum dan pelayanan publik dengan tujuan mempercepat penyebarluasan kesadaran bela negara di lingkungan pekerjaan. Sosialisasi ini berisi ceramah mengenai kebijakan dan strategi pembinaan potensi pertahanan oleh Dirjen Pothan Dephan, Paparan Kesadaran Bela negara, Etika Politik, Serta penanaman nilai-nilai Bela Negara.

 

 

Kewajiban Bela Negara Bagi Semua Warga Negara Indonesia - Pertahanan Dan Pembelaan Negara

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." dan " Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara :
1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
6. Amandemen UUD '45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.
7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ATHG / ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI.

 

 

            Beberapa jenis / macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanannegara :

1.Terorisme Internasional dan Nasional.

2.Aksi kekerasan yang berbau SARA.

3. Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa.
4.Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru
.

5.Kejahatan dan gangguan lintas negara.

6.Pengrusakan lingkungan.

 

        Bela Negara dapat diaplikasikan menjadi 2 bagian yaitu:

Ø  Bela Negara Secara Fisik

         Keterlibatan warga negara sipil dalam upaya pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara Republik Indonesia. Tapi,  seperti diatur dalam UU no 3 tahun 2002 dan sesuai dengan doktrin Sistem Pertahanan  Semesta, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Rakyat Terlatih (Ratih) yang terdiri dari berbagai unsur misalnya Resimen,Mahasiswa, Perlawanan Rakyat, Pertahanan Sipil, Mitra Babinsa, OKP yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Militer dan lainnya. Rakyat Terlatih mempunyai empat fungsi yaitu Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Keamanan Rakyat dan Perlawanan Rakyat. Tiga fungsi yang disebut pertama umumnya dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau darurat sipil, di mana unsur-unsur Rakyat Terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sementara fungsi

Perlawanan Rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang di mana Rakyat Terlatih merupakan unsur bantuan tempur bagi pasukan reguler TNI dan terlibat langsung di medan perang.

Ø  Bela Negara Secara Non-Fisik

   Keterlibatan warga negara sipil dalam bela Negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara:

a. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi  dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak

b. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air,  melalui pengabdian yang tulus kepada Masyarakat

c. aktif dalam memajukan bangsa dan negara  dengan berkarya nyata   (bukan retorika)

d. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum/undang-undang dan menjunjung tinggi  Hak Azasi Manusia

e. Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh- pengaruh  budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertaqwa kepada Allah swt melalui ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-  masing.

           Beberapa contoh bela negara dalam kehidupan nyata :

1.Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling)

2.Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri

3.Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn

4. Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka.

5.Menjaga kebersihan,

6. Mencegah bahaya narkoba,

7.Mencegah perkelahianantar perorangan sampai dengan antar kelompok,

8.Meningkatkan hasil pertanian sehingga dapat mencukupi ketersediaan pangan daerah dan nasional,

9.Cinta produksi dalam negeri agar dapat meningkatkan hasil
eksport,

10.Melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa
yang berprestasi baik nasional maupun internasional.

 

C.Demokrasi

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM yaitu berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses  pemilu.

 

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).                     

Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai pemenang Pemilu.

 

D.Hak Asasi Manusia

  HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1

  Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh ham di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :

1.Hak Asasi pribadi / personal Right

- Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat
-  Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat

-  Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpula

- Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

 

2. Hak Asasi politik / Political Right

- Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan

- Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan

- Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
- Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

3.Hak Asasi hukum / Legal Equality Right

- Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
- Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns

- Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

4.Hak Asasi Ekonomi / Property Rigths

- Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli

- Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak

- Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll

- Hak kebebasan untuk memiliki susuatu

- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5.Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights

- Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan

- Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

 

6.Hak Asasi sosial budaya / Social Culture Right

- Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan

- Hak mendapatkan pengajaran

- Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

            Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari.

Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki tambahan hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia.

A. Contoh Hak Warga Negara Indonesia

1.Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
2.Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan

4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai

5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri    dari serangan musuh

7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.

B. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia

1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh
2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
3 .Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia

5.Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

Didalam Mukadimah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1984 terdapat pertimbangan-pertimbangan berikut:

1.Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, keadlian, dan perdamaian dunia.

2.Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam hati nurani umat manusia dan bahwa terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan agama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari rakyat jelata.

E.Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan Indonesia berada di ambang kehancuran akibat over-eksploitasi selama 32 tahun.  Berlakunya otonomi daerah dengan tidak disertai tanggung jawab dan tanggung gugat dari pelaksana negara, rakyat semakin terpinggirkan dan termarjinalkan haknya, sementara perusakan lingkungan dan sumber kehidupan berlangsung di depan mata.

Adapun berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

          Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1.Unsur Hayati (Biotik)

             Unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Jika kalian berada di kebun sekolah, maka lingkungan hayatinya didominasi oleh tumbuhan. Tetapi jika berada di dalam kelas, maka lingkungan hayati yang dominan adalah teman-teman atau sesama manusia.

2.Unsur Sosial Budaya

Unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat.

3.Unsur Fisik (Abiotik)

Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Bayangkan, apa yang terjadi jika air tak ada lagi di muka bumi atau udara yang dipenuhi asap? Tentu saja kehidupan di muka bumi tidak akan berlangsung secara wajar.

 

                                                            BAB III

PEMBAHASAN

1.   Kondisi Sekarang

  1. Pendidikan Kewarganegaraan

           Bila dianalisis dengan cermat ada yang kurang dalam proses pendidikan di Indonesia. Salah satunya, masalah pendidikan karakter. Padahal, menurut Guru Besar UPI Bandung, Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M.Si.pada awal kemerdekaan, pendidikan karakter begitu ditekankan. Bahkan, hal itu sudah didengungkan sejak Presiden Soekarno.

           Namanya boleh berganti-ganti, mulai dari mata pelajaran Civics atau PKN atau PMP atau PPKn yang berkem¬bang secara fluktuatif hampir empat dasawarsa (1962-1998) itu, menunjukkan indikator telah terjadinya ketidakajekan dalam kerangka berpikir, yang sekaligus mencerminkan telah terjadinya krisis konsep¬tual, yang berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikuler. Krisis atau dislocation menurut pengertian Kuhn (1970) yang bersifat konseptual tersebut tercermin dalam ketidakajekan konsep seperti: civics tahun 1962 yang tampil dalam bentuk indoktrinasi politik; civics tahun 1968 sebagai unsur dari pendidikan kewargaan negara yang bernuansa pendidikan ilmu pengetahuan sosial; PKN tahun 1969 yang tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS; PKN tahun 1973 yang diidentikkan dengan pengajaran IPS; PMP tahun 1975 dan 1984 yang tampil menggan¬tikan PKN dengan isi pembahasan P4; dan PPKn 1994 sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripati¬kan dari Pancasila dan P4. Krisis operasional tercermin dalam terjadinya perubahan isi dan format buku pelajaran, penataran guru yang tidak artikulatif, dan fenomena kelas yang belum banyak bergeser dari penekanan pada proses kognitif memorisasi fakta dan konsep.

          

 

           Tampaknya semua itu terjadi karena memang sekolah masih tetap diperlakukan sebagai socio-political institution, dan masih belum efektifnya pelaksanaan metode pembelajaran serta secara konseptual, karena belum adanya suatu paradigma pendidikan kewarganegaraan yang secara ajek diterima dan dipakai secara nasional sebagai rujukan konseptual dan operasional. .
          Kita juga prihatin dengan makin maraknya sikap dan perilaku buruk sehingga Indonesia yang dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbasa-basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, dan pendendam. “Dalam tiga dekade terakhir Indonesia banyak kehilangan mulai dari sumber daya alam, manusia, dan budaya.

          Kita juga lebih memprihatinkan para elite yang mengidap “myopia politik”, yakni hanya berorientasi pada pemilu, bukan pada tujuan jangka panjang. “Semua arah moral bangsa praktis dikuasai kelompok kecil, yang cenderung bersifat partisan dan primordial. Namun, kita masih bisa berharap, dengan adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat berkarakter baik.

  1. Bela Negara

           Menyadari Visi dan Misi yang diemban sangatlah tidak ringan dalam rangka penanaman kesadaran bela negara oleh masyarakat, khususnya yang bergerak dibidang penegak hukum dan pelayanan publik di bawah pengaruh globalisasi. Berbagai sikap dan perilaku yang mucul di bawah pengaruh globalisasi dikhawatirkan akan cendrung menampilkan sikap individualistis, materialistis dan konsumtif yang dapat menurunkan rasa kebersamaan dan keadilan yang pada akhirnya dapat memudarkan semangat bela Negara.

            Bahaya Narkoba, sekadar satu contoh, haruslah dipersepsikan sebagai sebuah ancaman yang sangat berbahaya bagi seluruh bangsa ini. Mengancam generasi muda harapan bangsa dan ujung-ujungnya membuat kemampuan bela negara pada warga negara menjadi rapuh. Semangat berkorban yang ada pada generasi juga yang lahir paska kemerdekaan dan tidak merasakan perjuangan fisik telah mulai terkikis.

Dengan hilangnya jiwa berkorban ini tidak heran jiwa nasionalisme dan patriotisme  juga hilang. Jabatan publik tidak lagi dianggap amanah dan medan memperjuangkan kepentingan bangsa. Ia justru dianggap ladang pribadi yang harus dikeruk manfaatnya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dari sini muncul jiwa-jiwa yang hobi menyelewengkan dana negara dan akhirnya menciptakan citra Indonesia sebagai negara terkorup sedunia.

            Memudarnya Nasionalisme dan Kecintaan Pada Bangsa dan Tanah Air Sebagai produk dari faktor politik, ekonomi, sosial dan intelektualpada suatu tahapan sejarah, nasionalisme adalah "suatu kondisi pikiran, perasaan atau keyakinan sekelompok manusia pada suatu wilayah geografis tertentu, yang berbicara dalam bahasa yang sama, memiliki kesusasteraan yang mencerminkan aspirasi bangsanya, terlekat pada adat dan tradisi bersama, memuja pahlawan mereka sendiri dan dalam kasus-kasus tertentu menganut agama yang sama".

            Nasionalisme adalah produk langsung dari konsep bangsa. Ia merujuk kepada perasaan "kasih sayang" pada satu sama lain yang dimiliki oleh anggota bangsa itu dan rasa kebanggaan yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri. Dia adalah semangat kebersamaan yang bertujuan memelihara kesamaan pandangan, kesamaan masyarakat dan kesamaan bangsa dalam suatu kelompokorang-orang tertentu. Dia adalah suatu idelogi abstrak yang mengakui kebutuhan akan suatu pengalaman bersama, kebudayaan bersama, dasar sejarah, bahasa bersama dan lingkungan politik yang homogen.

Akhir-akhir ini ditengarai bahwa semangat nasionalisme dan patriotisme, khususnya di kalangan generasi muda Indonesia telah memudar. Beberapa indikasi antara lain adalah munculnya semangat kedaerahan seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah; ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan; kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah; konflik antar etnis yang tidak sedikit memakan korban.

 

 

 

  1. Demokrasi

           Pemilu yang berlangsung 8 juli lalu mendapatkan sorotan dan hardikan ketidakpuasan karena penyelenggaraannya tidak beres. Sudah hampir tiga pekan pemilu berlangsung, tetapi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik manual maupun yang elektronik, tak beres-beres. Protes dan penolakan atas rekapitulasi hasil pemungutan suara terjadi di antara pasangan presiden.

            Perbaikan kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat tidak kunjung berubah dikarenakan adanya kalangan oposisi elit yang menguasai berbagai sektor negara. Mereka beradaptasi dengan sistem yang korup dan kemudian larut di dalamnya. Sementara itu, hampir tidak ada satu pun elit lama berhaluan reformis yang berhasil memegang posisi-posisi kunci untuk mengambil inisiatif. Perubahan politik di Indonesia, hanya menghasilkan kembalinya kekuatan Orde Baru yang berhasil berkonsolidasi dalam waktu singkat, dan munculnya kekuatan politik baru yang pragmatis. Infiltrasi sikap yang terjadi pada kekuatan baru adalah karena mereka terpengaruh sistem yang memang diciptakan untuk dapat terjadinya korupsi dengan mudah.

            Akibat dari hal tersebut, representasi keberagaman kesadaran politik masyarakat ke dunia publik pun menjadi minim. Demokrasi yang terjadi di Indonesia kini, akhirnya hanya bisa dilihat sebagai demokrasi elitis, dimana kekuasaan terletak pada sirkulasi para elit. Rakyat hanya sebagai pendukung, untuk memilih siapa dari kelompok elit yang sebaiknya memerintah masyarakat.

Tetapi, kalau kita mau melihat dari segi positif, perkembangan sekarang ini dapat dilihat sebagai kemajuan dalam kehidupan demokrasi kita. Saat ini rakyat sudah bisa memilih dengan bebas, termasuk bebas menerima uang dengan janji memilih calon atau parpol tertentu tetapi kemudian tidak benar-benar memilih sang pemberi uang.

             Kemajuan lainnya, KPU sebagai penyelenggara pemilu sekarang ini adalah lembaga yang mandiri, tidak menjadi bagian struktural dari pemerintah dan dibentuk oleh peserta pemilu sendiri (parpol-parpol) melalui DPR.

             Tuduhan kecurangan pemilu tidak bisa lagi dialamatkan kepada pemerintah dan parpol tertentu karena pemerintah terdiri atas berbagai partai. Di tingkat pusat pemerintah merupakan koalisi, sedangkan di tingkat daerah pemerintahan dikuasai oleh parpol yang berbeda-beda.

             Jadi, kalau pemerintah dituduh curang, hampir semua parpol menjadi tertuduh karena hampir semua parpol turut memerintah; kalau tidak di pusat, ya di daerah.

             Di tingkat masyarakat pun kecurangan dalam pemilu memang terjadi di sana-sini, tetapi bukan lagi kecurangan yang dihegemoni oleh negara untuk satu parpol tertentu. Menurut media massa, kecurangan-kecurangan pemilu seperti money politics serta isu penggelembungan suara melalui kolusi dan penyuapan terhadap petugas rekapitulasi dilakukan oleh oknum atau caleg berbagai parpol di berbagai daerah. Kecurangan-kecurangan yang terjadi sekarang tidak lagi didominasi oleh dan untuk satu parpol tertentu.

 

  1. Hak Asasi Manusia

Di Negara kita berbagai deretan UU, peraturan-peraturan hukum telah di buat oleh pemerintah Indonesia. Namun sangat disayangkan deretan panjang perangkat hukum mengenai HAM ini sekan-akan hanya dijadikan sebuah pajangan buku yang disimpan begitu saja, realisasi dan penerapan dari aturan hukum terebut masih bagaikan jauh panggang dari api. Dengan kata lain, perangkat hukum tersebut belum mampu menjerat berbagai peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM, dalam bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan mental – baik itu yang dilakukan aparat militer maupun kelompok sipil.

Budaya kekerasan yang marak baik dalam dimensi politik, sosial, dan ekonomi tampaknya makin meruyak di negeri. Hegemoni kekuasaan berupa dominasi kekerasan fisik oleh negara sebagai peninggalan rezim Orde Baru tampaknya masih mengambil tempat ke tataran masyarakat, yang kemudian memicu terjadinya konflik horizontal di samping konflik vertikal yang bersumber dari bipolarisme antara kepentingan rakyat dengan kepentingan kekuasaan.

Selama ini pengakuan, penghormatan, perlindungan dan penegakan terhadap nilai-nilai HAM yang terjadi di Indonesia dan Jatim pada khususnya masih menunjukkan fakta terjadinya pelanggaran yang cukup tinggi.Wajah HAM di Indonesia masih kelabu, tuntutan rakyat terhadap pelaksanaan reformasi total diberbagai bidang kehidupan semakin deras. Dominasi kekerasan baik yang dilakukan oleh aparat keamanan, sipil maupun militer terhadap rakyat yang tidak berdaya masih kerap terjadi. Sedangkan peran militer yang tidak proporsional merupakan kontribusi besar atas sejumlah perkara yang melibatkan masalah HAM.

Kalau kita mau melihat dan bercermin ke belakang berkait dengan berbagai pelanggaran HAM di Indonesia, kasus-kasus pelanggaran HAM di Jatim baru sebagian kecil dari sejumlah pelanggaran HAM di wilayah Indonesia, terutama yang dilakukan oleh aparat keamanan. Mulai dari Sabang (baca: Aceh) sampai Merauke (baca: Irian Jaya), militer pun masih mendominasi pelaku pelanggaran HAM, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan mental (teror, ancaman dan intimidasi). Dari berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi tersebut telah memakan korban –baik tewas maupun yang cacat yang tidak sedikit.

Belum lagi track record militer dalam menghadapi para demonstran, terutama dari mahasiswa ketika memprotes arogansi pemerintah pusat, misalnya ketika mahasiswa baik di daerah maupun di pusat memprotes RUU KKN, demonstrasi Sidang Umum, aksi massa yang menurut pengadilan Soeharto dan masih banyak kasus demonstrasi lainnya yang akhirnya memakan korban yang cukup besar, baik nyawa maupun materiil. Semua kenyataan tersebut menjadi catatan buram pelaksanaan HAM di Indonesia yang sebagian besar dilakukan oleh aparat keamanan. Selanjutnya yang semakin membuat masyarakat publik semakin yakin terhadap buramnya pelaksanaan HAM di Indonesia ini adalah, dari berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai daerah, terutama yang dilakukan aparat keamanan/militer ini, di lihat dari segi penyelesaian juga semakin buram. Sampai saat ini belum ada kasus pelangggaran HAM yang melibatkan militer.

 Selama ini berbagai pelanggaran HAM yang indikasi kuatnya dilakukan aparat keamanan tidak jelas penyelesain hukumnya. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat keamanan cenderung ditutup-tutupi dan bahkan diendapkaan. Kalaupun ada tindaklanjutnya, hal itu tidak kurang hanya basa-basi politik saja. Hal ini bisa kita lihat ketika DPR ”mengadili” dan melakukan probing pada para mantan jenderal berkait dengan pelanggaran HAM di Aceh, Tanjung Priok, Peristiwa Kudatuli dan Timor-Timur. Publik menilainya hanya sekedar basa-basi dan sandiwara politik semata. DPR saat itu cenderung masih ”takut” dan kurang piawai menghadapi para jenderal tersebut, sehingga tidak bisa maksimal mengorek lebih jauh keterlibatan mereka. Apalagi ketika para jenderal berapologi dengan retorika khas militer dan berlindung di balik baju ”kebesarannya”: berdalih tugas negara, menyelamatkan negara, menjaga ”stabilitas nasional” dan sebagainya, menjadikan kasus tersebut semakin tidak jelas arahnya penyelesaiannya.

Adalah sesuatu yang sangat ironis dan paradoks, ketika kita beritikad kuat dengan semangat reformasi untuk membangun demokrasi, namun pada saat yang sama justru terjadi sebuah praktik yang sangat membunuh tumbuhnya demokrasi itu sendiri, yakni pelanggaran HAM. Karena harus diingat bahwa salah satu syarat bagi tumbuh-berkembangnya demokrasi adalah terjaminnya pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia. Akan tetapi, realitas yang terjadi justru sebaliknya. Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang banyak dipraktikkan oleh negara, terutama dengan salah satu instrumennya, militer, tak lepas dari adanya doktrin dwifungsi ABRI/TNI. Khususnya ketika TNI lebih banyak berkecimpung dalam wilayah sosial-politik. Doktrin dwifungsi TNI yang sering diterjemahkan secara bebas dan longgar oleh militer, sehingga membuka peluang dan ruang bagi pelanggaran HAM. Sehingga tak salah apa yang disuarakan para aktivis mahasiswa yang mengatakan bahwa pelanggaran HAM akan dapat dihilangklan jika doktrin dwifungsi TNI di cabut. Karena, selama ini pelanggaran HAM yang terjadi tak lepas dari keterlibatan militer dengan doktrin dwifungsinya. Selain itu juga karena lemahnya penegakan hukum dan wibawa aparatur hukum kita yang masih rendah.

Berbagai refleksi kasus di atas semakin menyakinkan masyarakat publik bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia dalam dua tahun terakhir ini dan bahkan tahun-tahun sebelumnya (masa rezim Soeharto) masih dipenuhi cacat yang begitu parah. Oleh karena itu di peringatan hari HAM sedunia ini, sejarah kelam yang menyangkut pelaksanaan HAM di Indonesia ini bisa dijadikan pelajaran dan cermin bagi semua pihak, terutama pihak aparat keamanan yang selalu menjadi ”tersangka” pelanggaran HAM di Indonesia untuk dapat memperbaiki kondisi yang ada. Sudah seharusnya pihak aparat keamanan menjadi pelopor bagi pelaksanaan HAM di Indonesia yang lebih baik, bukan malah sebaliknya menjadi ”tersangka”.

.

  1. Lingkungan Hidup

Seiring dengan berkembangnya peradaban umat manusia, Indonesia tidak lagi nyaman untuk dihuni. Tanahnya jadi gersang dan tandus. Jangankan tongkat dan kayu, bibit unggul pun gagal tumbuh di Indonesia. Yang lebih menyedihkan, dari tahun ke tahun, Indonesia hanya menuai bencana. Banjir bandang, tanah longsor, tsunami, atau kekeringan seolah-olah sudah menjadi fenomena tahunan yang terus dan terus terjadi. Sementara itu, pembalakan hutan, perburuan satwa liar, pembakaran hutan, penebangan liar, bahkan juga illegal loging (nyaris) tak pernah luput dari agenda para perusak lingkungan. Ironisnya, para elite negeri ini seolah-olah menutup mata bahwa ulah manusia yang bertindak sewenang-wenang dalam memperlakukan lingkungan hidup bisa menjadi ancaman yang terus mengintai setiap saat.

Seperti hal nya pemanasan global, saat kini sudah mulai dirasakan di berbagai belahan bumi ini. Seperti terjadinya peningkatan suhu udara, permukaan air laut naik, yang bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil, dan daratan di sekitar pantai, terjadinya perubahan iklim, yang kini sudah terjadi di beberapa tempat termasuk di negeri ini. Kesemua itu karena lingkungan tempat manusia dan mahluk hidup lainnya sudah tercemar. Bahkan menurut sumber-sumber yang bisa dipercaya, keganasan topan yang akhir-akhir ini suka melanda salah satu bagian di daratan Amerika, diprediksi oleh para ahli sebagai efek dari pemanasan global. Mengapa bencana demi bencana terus terjadi? Bukankah negeri ini sudah memilik perangkat hukum yang jelas mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup? Bukankah Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional telah membangun kesepakatan bersama tentang pendidikan lingkungan hidup? Namun, mengapa korban-korban masih terus berjatuhan akibat rusaknya lingkungan yang sudah berada pada titik nadir? Siapa yang mesti bertanggung jawab ketika bumi ini tidak lagi bersikap ramah terhadap penghuninya? Siapa yang harus disalahkan ketika bencana dan musibah datang beruntun menelan korban orang-orang tak berdosa?

Saat ini agaknya (nyaris) tidak ada lagi tanah di Indonesia yang nyaman bagi tanaman untuk tumbuh dengan subur dan lebat. Mulai pelosok-pelosok dusun hingga perkotaan hanya menyisakan celah-celah tanah kerontang yang gersang, tandus, dan garang. Di pelosok-pelosok dusun, berhektar-hektar hutan telah gundul, terbakar, dan terbabat habis sehingga tak ada tempat lagi untuk resapan air. Satwa liar pun telah kehilangan habitatnya. Sementara itu, di perkotaan telah tumbuh cerobong-cerobong asap yang ditanam kaum kapitalis untuk mengeruk keuntungan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Polusi tanah, air, dan udara benar-benar telah mengepung masyarakat perkotaan sehingga tak ada tempat lagi untuk bisa bernapas dengan bebas dan leluasa yang bisa mengancam hidup kita.

 

 

 

 

 

B.   Kondisi Yang Diinginkan(solusi)

A.   Pendidikan Kewarganegaraan

            Pada realitasnya demokrasi di Indonesia, pendidikan demokrasi yang disubordinasikan dalam pendidikan kewarganegaraan dengan konsep itu sudah saatnya dilakukan. Tujuan pendidikan ini adalah untuk membangun kesadaran peserta didik akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakannya secara demokratis dan beradab. Dalam konteks pendidikan demokrasi, pandangan tentang demokrasi dari filsuf pendidikan Amerika Serikat, John Dewey, dapat dijadikan rujukan yang relevan. Menurut dia, demokrasi bukan sekadar bentuk suatu pemerintahan, tetapi lebih sebagai pola hidup bersama (associated living) dan hubungan dari pengalaman berkomunikasi.

          Upaya reformasi atas Kewarganegaraan nasional sudah saatnya dilakukan. Beberapa unsur penting dalam pembelajaran kewarganegaraan perlu segera dilakukan perubahan secara mendasar: konsep, orientasi, materi, metode dan evaluasi pembelajarannya.Secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang memuat unsur-unsur pendidikan demokrasi yang berlaku universal, di mana prinsip umum demokrasi yang mengandung pengertian mekanisme sosial politik yang dilakukan melalui prinsip dari, oleh, dan untuk warga negara menjadi fondasi dan tujuannya.

           Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang :

1)    Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.

2)    Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3)    Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

4)    Bersifat profesional, yang di jiwai oleh kesadaran bela negara.

5)    Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.

B.   Bela Negara

Potensi ancaman terhadap keamanan negara bisa datang dari luar maupun dalam negeri. Namun potensi ancaman yang lebih besar adalah yang dari dalam negeri,  terutama di masa transisi menuju masyarakat madani sesuai dengan tuntutan reformasi. Lebih jauh lagi, pengalaman menunjukkan bahwa instabilitas dalam negeri seringkali mengundang campur tangan asing baik secara langsung maupun tidak langsung.

 Mengingat kesadaran bela negara yang masih rendah di kalangan masyarakat kita, terutama di kalangan elite (politik dan ekonomi) serta kaum intelektual/akademisi,  dapat dikatakan bahwa Pendidikan Pendahuluan Bela Negara untuk menanamkam kesadaran bela negara masih sangat relevan dan masih sangat dibutuhkan di era reformasi saat ini dan di masa mendatang. Namun perlu dicarikan format yang lebih efektif,  lebih sesuai dengan kondisi  masyarakat dan lebih bersifat konkrit dan realistis agar tidak terkesan sebagai suatu kegiatan indoktrinasi teori yang bersifat abstrak dan membosankan.

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara untuk masyarakat umum akan sangat bermanfaat, khususnya dalam upaya menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban konstistusional sebagai warga negara untuk mempertahankan Negara kesatuan Republik Indonesia. Materi yang diajarkan dapat ditingkatkan kualitasnya, namun mengingat latar belakang pendidikan formal peserta yang cukup beragam  mungkin perlu dilakukan penyesuaian atau modifikasi.  Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk melibatkan lebih banyak peserta dari kalangan elite (politik dan ekonomi) yang tampaknya kurang memiliki kesadaran bela negara akibat terlalu sibuk membela kepentingan pribadi/golongannya. Pendidikan kewarganegaraan di tingkat perguruan tinggi, yang juga merupakan salah satu bentuk dari Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, kiranya juga masih relevan dan diperlukan meskipun materinya tentu saja perlu disesuaikan seiring dengan perubahan situasi politik yang sedang terjadi dewasa ini.

 

C.   Demokrasi

            Masih ada harapan bagi Indonesia di masa yang akan datang. Walaupun banyak yang skeptis bahwa masa depan politik di Indonesia akan menuju kearah yang lebih baik. Namun perkembangan yang terjadi belakangan ini dapat dijadikan setitik harapan bagi masa depan Indonesia. Yang perlu dicatat adalah jangan sampai kita terjebak dalam demokrasi prosedural saja dan melupakan ketertinggalan masyarakat secara ekonomi maupun sosial. Masalah-masalah sosial yang secara jelas mengancam integrasi bangsa ini dan juga berbagai kasus kelaparan harulah cepat diselesaikan. Seiring dengan perbaikan sistem politik dan juga aktor-aktor yang terlibat didalamnya.

            Masa transisi di Indonesia yang masih belum menunjukan kehidupan demokrasi yang baik lebih dikarenakan negara hukum yang menjadi landasan Indonesia belum dapat mengkonsolidasikan demokrasi. Persyaratan untuk menuju konsolidasi demokrasi akhirnya memang sangat bertumpu pada proses reformasi hukum. Hukum harus diciptakan untuk memberikan jaminan berkembangnya masyarakat sipil dan masyarakat politik yang otonom, masyarakat ekonomi yang terlembagakan, dan birokrasi yang mampu menopang pemerintahan yang demokratis. Hukum harus dikembangkan untuk memperkuat masyarakat sipil (civil society) agar mampu menghasilkan alternatif-alternatif politik dan mampu mengontrol dan memantau pemerintah dan negara ketika menjalankan kekuasaannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.   Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia sering disalahartikan dan disalahgunakan oleh masyarakat saat ini. Penyalahgunaan tersebut seringkali terjadi karena sekali tidak tahunya masyarakat dengan hak asasi manusia. Masyarakat cenderung menyama-nyamakan HAM di Indonesia dengan HAM yang ada dinegara lain. HAM di Indonesia tentu saja sangat berbeda jauh dengan HAM diluar negeri terutama dengan pengaplikasiaanya. HAM di Indonesia masih terbelenggu dengan adanya tatanan norma dan adat istiadat yang ada dimasyarakat. Sehingga kebebasannya tidak mutlak sepenuhnya tapi masih terikat dengan norma yang ada. Hal inilah yang seharusnya diberitahukan oleh masyarakat yang cenderung kurang tahu tentang konsep yang ada.

Pengaplikasiaannya yang sering kali disamakan dengan HAM luar negeri tentu saja dapat menjadikan masalah di Indonesia. Penanganan lebil lanjut dan pemberitahuan kepada masyarakat dirasa penting guna menciptakan tatanan hidup kemasyarakatan yang adil dan makmur.

E.   Lingkungan Hidup

Sebenarnya kita bisa banyak belajar dari kearifan lokal nenek moyang kita tentang bagaimana cara memperlakukan lingkungan dengan baik dan bersahabat. Meski secara teoretis mereka buta pengetahuan, tetapi di tingkat praksis mereka mampu membaca tanda-tanda dan gejala alam melalui kepekaan intuitifnya misalnya;masyarakat Papua memiliki budaya dan adat istiadat lokal yang lebih mengedepankan keharmonisan dengan alam. Mereka pantang melakukan perusakan terhadap alam karena dinilai bisa menjadi ancaman besar bagi budaya mereka. Alam bukan hanya sumber kehidupan, melainkan juga sahabat dan guru yang telah mengajarkan banyak hal bagi mereka. Dari alam mereka menemukan falsafah hidup, membangun religiositas dan pola hidup seperti yang mereka anut hingga kini. Memanfaatkan alam tanpa mempertimbangkan eksistensi budaya setempat tidak beda dengan penjajahan. Namun, sejak kedatangan PT Freeport Indonesia, keharmonisan hubungan masyarakat Papua dengan alam jadi berubah.

 

                                                            BAB III

   PENUTUP

 

  1. Kesimpulan

            Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

          Adapun tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (a) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (b) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi; (c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; (d) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Akhir-akhir ini ditengarai bahwa semangat nasionalisme dan patriotisme, khususnya di kalangan generasi muda Indonesia telah memudar. Beberapa indikasi antara lain adalah munculnya semangat kedaerahan seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah; ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan; kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah; konflik antar etnis yang mengakibatkan pertumpahan darah.

           Keadaan ini kian memburuk seiring dengan reformasi yang setengah hati.  Isu dan permasalahan lingkungan dan sumber kehidupan tidak menjadi perhatian serius para pengambil kebijakan.  Akibatnya, korban akibat konflik dan salah urus kebijakan terus bertambah dan yang lebih menyedihkan sebagian besar adalah kelompok masyarakat yang rentan.          

Demokrasi di Indonesia tak dapat dipungkiri, telah melewati perjalanan sejarah yang demikian panjangnya. Berbagai ide dan cara telah coba dilontarkan dan dilakukan guna memenuhi tuntutan demokratisasi di negara kepulauan ini. Usaha untuk memenuhi tuntutan mewujudkan pemerintahan yang demokratis tersebut misalnya dapat dilihat dari hadirnya rumusan model demokrasi Indonesia di dua zaman pemerintahan Indonesia, yakni Orde Lama dan Orde Baru. Di zaman pemerintahan Soekarno dikenal yang dinamakan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto model demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, model demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya.

 

  1. Saran

Ø    Pengajaran Kewarganegaraan harus lebih menekankan kepatuhan peserta didik kepada negara sudah saatnya diubah ke arah pengajaran yang berorientasi pada penyiapan peserta didik menjadi warga negara yang kritis, aktif, toleran, dan mandiri.

Ø    Mengingat kesadaran bela negara yang masih rendah di kalangan masyarakat kita, terutama di kalangan elite (politik dan ekonomi) serta kaum intelektual/akademisi maka kita sebagai mahasiswa harus lebih sungguh-sungguh memahami apa itu bela Negara.

Ø     Penerapan demokrasi di Negara Indonesia saat ini perlu lebih diperhatikan mengingat banyaknya kecurangan pada Pemilu yang dilaksanakan baru-baru ini.

 

Ø    Penegakan HAM di Indonesia yang terjadi saat ini terutama pada kalangan rendah masih minim dan masih banyak terdapat pilih-pilih bulu oleh kelangan berwajib untuk itu dengan dukungan dari pemerintah maupun rakyat mari kita tingkatkan keadilan di Negara kita ini.

Ø    Penulis melihat bahwa masa transisi di Indonesia yang masih belum menunjukan kehidupan demokrasi yang baik lebih dikarenakan negara hukum yang menjadi landasan Indonesia belum dapat mengkonsolidasikan demokrasi. Persyaratan untuk menuju konsolidasi demokrasi akhirnya memang sangat bertumpu pada proses reformasi hukum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

   Buku Panduan Pendidikan Kewarganegaraan,2001.

   Asih,Pribadi,Hj. Catatan Kewargnegaraan,2009.

   Cassese,Antonio, HAM di dunia berubah,Jakarta,1994.

   www.google.com

 

 

______________________________________________________________________

 

2011

 

KATA PENGANTAR

 

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini hingga waktu yang telah di tentukan.

Makalah ini disusun berdasarkan buku pendidikan kewarganegaraan serta pandangan masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat dan saran dari makalah ini adalah sebagai bahan bacaan dan pertimbangan bagi para pembaca tentang pentingnya hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan bela negara.

Harapan saya semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan juga apabila dalam pembuatan makalah ini ditemukan adanya kesalahan dan kekurangan dalam penyusunannya, saya harapkan saran serta kritikannya untuk penyempurnaan makalah ini kedepannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

 

Tangerang, 05 JULI 2011

 

 

 

Penulis

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI

 

 

KATA PENGANTAR..................................................................................            i

DAFTAR ISI………………………………………………….....................           ii

BAB I        PENDAHULUAN......................................................................           1

A.    LATAR BELAKANG.........................................................           1

B.    TUJUAN.............................................................................           2

BAB II       LANDASAN TEORI..................................................................           3

1.     PENDIDIKAN KEWARGA NEGARAAN......................           3

2.     BELA NEGARA ...............................................................           4

3.     DEMOKRASI.....................................................................           5

4.     HAK ASASI MANUSIA (HAM).......................................           6

5.     LINGKUNGAN HIDUP....................................................           8

BAB III      MASALAH DAN PENYELESAIAN........................................         10

1.     PEMBAHASAN................................................................         10           

1.     PENDIDIKAN KEWARGA NEGARAAN................         10

2.     BELA NEGARA .........................................................         11

3.     DEMOKRASI...............................................................         13

4.     HAK ASASI MANUSIA (HAM).................................         15

5.     LINGKUNGAN HIDUP..............................................         16

2.   KONDISI YAN DI INGINKAN............................................         18           

1.     PENDIDIKAN KEWARGA NEGARAAN................         18

2.     BELA NEGARA .........................................................         19

3.     DEMOKRASI...............................................................         20

4.     HAK ASASI MANUSIA (HAM).................................         20

5.     LINGKUNGAN HIDUP..............................................         21

BAB IV     PENUTUP..................................................................................         22

1.   KESIMPULAN.....................................................................         23

2.   SARAN.................................................................................         24

DAFTAR PUSTAKA……………………………………….......................         25

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.  Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat terbuka terhadap aspirasi rakyat-nya, maka dari itu Indonesia juga bisa disebut sebagai negara yang demokrasi. Setiap semangat perjuangan bangsa indonesia adalah suatu kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroic dan patriot serta menumbuhkan kekuatan, kesanggupan, dan kemauan yang luar biasa.

Perjuangan bangsa Indonesia inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara NKRI. Disamping itu, nilai-nilai perjuangan bangsa masih reevan dalam memecahkan setiap persoalan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta sudah terbukti keandalannya.

Perjuangan bangsa indonesia yang tak kenal menyerah telah terbukti pada Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan bangsa tersebut dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam Perjuangan fisik merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan oleh globalisasi.

 

B.  Tujuan

Tujuan utama Pendidikan  Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta prilaku yang cinta tanah air dan bersendikat kebudayaan bangsa, wawasan nusantara serta ketahanannasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuan warga Negara NKRI yang sedang mengkaji dan akan menguasai IPTEK dan seni. Kwalitas warga negara akan ditentukan terutama oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disamping derajat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari.

 

  

BAB II

LANDASAN TEORI

 

A.  Kewarganegaraan

Rakyat Indonesia, melalui MPR, menyatakan bahwa : “Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

Hak dan kewajiban warga Negara, terutama kesadaran bela Negara, akan terwujud dalam sikp dan perilaku,bila kita dapat merasakan bahwa konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan sehari-hari.

                        Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia,yaitu manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berbudiluhur ,berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan dan berorientasi ke masa depan

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.

 

B.   Bela Negara

            Setelah memahami tentang hak dan kewajiban warga Negara ternyata bahwa makna bela Negara sangat berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban warga Negara karena berhubungan dengan mempertahankan tetap tegaknya negara dan tetap utuhnya bangsa sehingga tujuan mendirikan negara tetap dapat terpelihara, sebagai wujud dari kewajiban warga Negara terhadap unsure-unsur yang ada dalam Negara.

·        Menurut UUD pasal 30

      UU No. 20/ 1982: HANKAM

      “Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideology Negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman.”

·        Menurut UUD pasal 31

      UU No.2/ 1989: System pendidikan nasional

      “ Bela Negara dilakukan melalui pendidikan bela Negara, pendidikan dapat      dilakukan lewat 2 jalur:

a.   Formal: sekolah

-         PPBN tingkat dasar (SD-SMA)

-         PPBN tingkat lanjut (Perguruan Tinggi)

b.   Nonformal, informal (diluar sekolah). Contoh: Kegiatan PRAMUKA.

 

Berdasarkan pengertian bela Negara adalah membela kepentingan nasional pada  seluruh aspek kehidupan nasional, hal ini memberikan kejelasan bahwa bela Negara tidak hubungan dengan kepentingan militer semata, tetapi kepentingan seluruh bangsa yang konsekuen dengan cita-citanya pada saat ingin mendirikan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk dari bela Negara akan tergantung pula pada jenis ancaman yang dihadapi, kalau ancamannya dalam bentuk fisik tentunya warga negarapun harus menyiapkan  diri dalam bentuk kesiapan fisik seperti setelah kemerdekaan, rongrongan pemberontak/separatisme antara tahun 1945-1962 terus terjadi dan upaya Negara luar untuk kembali menjajah Indonesia terus ada, sehingga upaya bela Negara diarahkan pada kesiapn fisik, melalui pendidikan pendahuluan perlawanan rakyat(PPPR) berdasarkan UU No. 29/ 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat.

Namun setelah itu tepatnya dimulai tahun 1973 pemahaman bela Negara lebih diarahkan pada penumbuhan kesadaran, kesadaran, kerelaan berkorban dan kecintaan terhadap tanah air melalui ilmu pengetahuan karean ancaman telah bergeser pada masalah-masalah social, jenis pendidikannya berubah menjadi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

 

c.Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu “demos” artinya rakyat dan kratos/kratein artinya pemerintahan.Jadi demokrasi bisa kita artikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.yang artinya, pemerintahan dimana rakyat memegang peranan penting. Itulah pengertian demokrasi kalo kita lihat dari asal katanya.

Bagi banyak orang, istilah demokrasi diartikan sebatas hanya sebagai demokrasi pemerintahan (governmental democracy).
Sebenarnya pengertian demokrasi yang lebih luas, seperti misalnya yang pernah dirumuskan oleh institute democracy and electoral assistance mengandung makna adanya kesetaraan dan kendali oleh rakyat kebanyakan (popular control and quality).
Unsure kunci dalam pengertian partisipasi ini bukan semata – mata melalui pemilihan umum saja, ia juga mengandung suatu system yang benar – benar menjamin terwujudnya semau hak – hak social dan ekonomi, selain hak – hak sipil dan politik serta pendidikan kewarga negaraan.didalamnya harus ada budaya partisipasi dimana rakyat membutuhkan sedikit kemampuan dan sumber daya untuk berperan.(steele,2002)
Saat ini banyak orang bicara mengenai masalah demokrasi.tapi hanya sedikit yang mempraktekkannya.banyak orang yang menganjurkan perubahan, tetapi kurang jelas perubahan apa yang dimaksud.perubahan yang sipat personal? Apa perubahan institutional?yang jelas kebanyakan orang menginginkan perubahan institutional dengan kata lain, tebentuknya institusi atau lembaga – lebag demokratis

d.   Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh ham di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :

1. Hak asasi pribadi / personal Right
- Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
- hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
- Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi- Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
- Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
- Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
- Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

2. Hak asasi politik / Political Right


3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right
- Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
- Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
- Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
- Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
- Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
- Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
- Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
- Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
- Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
- Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
- Hak mendapatkan pengajaran
- Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

 

e.   Lingkungan Hidup

Dampak Jumlah penduduk yang meningkat memberikan tekanan yang lebih besar kepada lingkungan hidup, salah satu dampaknya adalah kondisi kritis sumber daya air khususnya di pulau Jawa. Hutan semakin menurun kualitas dan kuantitasnya akibat over eksploitasi dan pembakaran. Menyusutnya sumber daya hutan diikuti pula dengan menurunnya keanekaragaman hayati, hal yang sama juga terjadi di lingkungan pesisir dan laut. Kondisi ini diperburuk lagi dengan menurunnya kualitas udara akibat merebaknya industrialisasi dan perlakuan yang tidak ramah kepada atmosfer seperti semakin banyaknya polusi yang berasal dari kendaraan bermotor. Sementara itu, aktifitas manusia menghasilkan limbah domestik, dan masalah ini mulai merambah perdesaan. Kepadatan perkotaan turut pula meningkatkan beban pencemaran pada lingkungan, dampak lain dari kepadatan kota adalah alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman dan industri

                              

     

 

BAB III

PEMBAHASAN

Kondisi Sekarang

A.  Pendidikan Kewarganegaraan

Bila Krisis atau dislocation menurut pengertian Kuhn (1970) yang bersifat konseptual tersebut tercermin dalam ketidakajekan konsep seperti: civics tahun 1962 yang tampil dalam bentuk indoktrinasi politik; civics tahun 1968 sebagai unsur dari pendidikan kewargaan negara yang bernuansa pendidikan ilmu pengetahuan sosial; PKN tahun 1969 yang tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS;

. Krisis operasional tercermin dalam terjadinya perubahan isi dan format buku pelajaran, penataran guru yang tidak artikulatif, dan fenomena kelas yang belum banyak bergeser dari penekanan pada proses kognitif memorisasi fakta dan konsep.
Tampaknya semua itu terjadi karena memang sekolah masih tetap diperlakukan sebagai socio-political institution, dan masih belum efektifnya pelaksanaan metode pembelajaran serta secara konseptual, karena belum adanya suatu paradigma pendidikan kewarganegaraan yang secara ajek diterima dan dipakai secara nasional sebagai rujukan konseptual dan operasional.

 

 

B.  Bela Negara

Semangat berkorban ini bagi generasi yang lahir paska kemerdekaan dan tidak merasakan perjuangan fisik telah mulai terkikis. Jiwa berkorban yang dulu begitu besar dimiliki para pejuang sekarang hilang diganti oleh jiwa rakus, aji mumpung, dan mental korup.

Dengan hilangnya jiwa berkorban ini tidak heran jiwa nasionalisme dan patriotisme  juga hilang. Jabatan publik tidak lagi dianggap amanah dan medan memperjuangkan kepentingan bangsa. Ia justru dianggap ladang pribadi yang harus dikeruk manfaatnya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dari sini muncul jiwa-jiwa yang hobi menyelewengkan dana negara dan akhirnya menciptakan citra Indonesia sebagai negara terkorup sedunia.

               Era reformasi membawa banyak perubahan di hampir segala bidang di Republik Indonesia. Ada perubahan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, tapi tampaknya ada juga yang negatif dan pada gilirannya akan merugikan bagi keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suasana keterbukaan pasca pemerintahan Orde Baru menyebabkan arus informasi dari segala penjuru dunia seolah tidak terbendung. Berbagai ideologi, mulai dari ekstrim kiri sampai ke ekstrim kanan, menarik perhatian bangsa kita, khususnya generasi muda, untuk dipelajari, dipahami dan diterapkan dalam upaya mencari jati diri bangsa setelah selama lebih dari 30 tahun merasa terbelenggu oleh sistem pemerintahan yang otoriterSalah satu dampak buruk dari reformasi adalah memudarnya semangat nasionalisme dan kecintaan pada negara. Perbedaan pendapat antar golongan atau ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang wajar dalam suatu sistem politik yang demokratis dalam bentuk agresi dari luar relatif kecil.

 

 

C.  Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia. Hak dasar ini bersifat universal, berlaku dimana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Hak asasi manusia tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau bahkan negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Pada setiap hak melekat kewajiban.

 

Budaya kekerasan yang marak baik dalam dimensi politik, sosial, dan ekonomi tampaknya makin meruyak di negeri. Hegemoni kekuasaan berupa dominasi kekerasan fisik oleh negara sebagai peninggalan rezim Orde Baru tampaknya masih mengambil tempat ke tataran masyarakat, yang kemudian memicu terjadinya konflik horizontal di samping konflik vertikal yang bersumber dari bipolarisme antara kepentingan rakyat dengan kepentingan kekuasaan.

Rebakan kekerasan di Aceh, di Ambon, Palu, dan Irian Jaya, sungguh lebih dari cukup untuk mempresentasikan fakta belitan kekerasan di negeri ini dan biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh rakyat (baca: bangsa). Belum lagi deretan bentuk kekerasan yang dipresentasikan oleh oleh massa grass root yang begitu vulgar. Apalagi kalau diingat serbaneka peristiwa kekerasan lain di masa lampau yang terasa sangat panjang jika dideretkan secara lengkap mulai dari tragedi Priok, kekerasan pembantaian ”dukun santet” di Banyuwangi, Ciamis, dan berbagai daerah lain, tragedi Mei di Jakarta, Solo, dan berbagai kota lain, tragedi Sabtu Kelabu, 27 Juli 1996, penangkapan yang salah tangkap, serta rentetan kekerasan kerusuhan massa terekayasa di berbagai kota, yang bagaikan kisah bersambung sepanjang tahun-tahun terakhir pemerintahan kedua: tragedi Trisakti, tragedi Semanggi, kasus-kasus penghilangan warga Negara secara paksa,dan sebagainya. Selain pelanggaran HAM yang sifatnya politis, kita juga dipusingkan dengan bentuk pelanggaran HAM yang sifatnya kriminalistas. Hampir setiap hari kita dipertontonkan oleh berbagai perilaku dan tindakan penghilangan nyawa seseorang yang begitu mudah. Ini bisa dilihat dalam bentuk kriminalitas di masyarakat. Berbagai bentuk ”pengadilan massa” (baca: pengeroyokan dan pembakaran massa) terhadap pelaku tindak kejahatan sering kali terjadi. Masyarakat saat ini begitu mudah untuk melakukan pelanggaran hukum dan sekaligus HAM.

 

D.  Demokrasi

               Arti pokok Demokrasi adalah masyarakat memilih pejabat dan pejabat bertanggung jawab lima tahun kepada masyarakat. Namun pejabat yang terpilih tidak mencerminkan aspirasi masyarakat, tentu saja bukan demokrasi yang efektif. Pada era sekarang masih banyak pejabat memanfaatkan jabatannya untuk bertindak semaunya, misalkan masalah yang tak pernah habis-habisnya di bahas pada saat sekarang adalah masalah KKN. Jika Hal ini dibiarkan akan menyebabkan berkurangnya aspirasi  masyarakat terhadap Demokrasi.

               Menurut pandangan saya, dapat dirumuskan sebagai sistem politik yang sudah ada sekarang menyediakan peluang- peluang konstitusional secara tetap untuk mengganti para pejabat pemerintahan, sekaligus dengan itu mengatur pula agar bagian terbesar rakyat diperbolehkan mempengaruhi keputusan-keputusan penting dengan memilih tokoh-tokoh lain yang bersaing untuk menduduki jabatan politik

 

E.  Lingkungan Hidup

Dampak Jumlah penduduk yang meningkat memberikan tekanan yang lebih besar kepada lingkungan hidup, salah satu dampaknya adalah kondisi kritis sumber daya air khususnya di pulau Jawa. Hutan semakin menurun kualitas dan kuantitasnya akibat over eksploitasi dan pembakaran. Menyusutnya sumber daya hutan diikuti pula dengan menurunnya keanekaragaman hayati, hal yang sama juga terjadi di lingkungan pesisir dan laut. Kondisi ini diperburuk lagi dengan menurunnya kualitas udara akibat merebaknya industrialisasi dan perlakuan yang tidak ramah kepada atmosfer seperti semakin banyaknya polusi yang berasal dari kendaraan bermotor. Sementara itu, aktifitas manusia menghasilkan limbah domestik, dan masalah ini mulai merambah perdesaan. Kepadatan perkotaan turut pula meningkatkan beban pencemaran pada lingkungan, dampak lain dari kepadatan kota adalah alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman dan industri

 

 

 

 

                                         i.    Kondisi Yang Diinginkan

A.  Pendidikan Kewarganegaraan

pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang memuat unsur-unsur pendidikan demokrasi yang berlaku universal, di mana prinsip umum demokrasi yang mengandung pengertian mekanisme sosial politik yang dilakukan melalui prinsip dari, oleh, dan untuk warga negara menjadi fondasi dan tujuannya.

Tujuan pendidikan ini adalah untuk membangun kesadaran peserta didik akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakannya secara demokratis dan beradab. Dalam konteks pendidikan demokrasi, pandangan tentang demokrasi dari filsuf pendidikan Amerika Serikat, John Dewey, dapat dijadikan rujukan yang relevan. Menurut dia, demokrasi bukan sekadar bentuk suatu pemerintahan, tetapi lebih sebagai pola hidup bersama (associated living) dan hubungan dari pengalaman berkomunikasi.Oleh karena itukian banyak orang terlibat dalam kepentingan-kepentingan orang lain yang berbeda, mereka akan kian banyak merujuk segala perbuatannya kepada kepentingan orang banyak, kian majemuk, dan, masyarakat itu akan semakin demokratis (R. Ide tentang demokrasi yang lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok tampak sesuai realitas kultural dan sosial Indonesia yang majemuk.

B.  Bela Negara

               Mengingat kesadaran bela negara yang masih rendah di kalangan masyarakat kita, terutama di kalangan elite (politik dan ekonomi) serta kaum intelektual/akademisi,  dapat dikatakan bahwa Pendidikan Pendahuluan Bela Negara untuk menanamkam kesadaran bela negara masih sangat relevan dan masih sangat dibutuhkan di era reformasi saat ini dan di masa mendatang. Namun perlu dicarikan format yang lebih efektif,  lebih sesuai dengan kondisi  masyarakat dan lebih bersifat konkrit dan realistis agar tidak terkesan sebagai suatu kegiatan indoktrinasi teori yang bersifat abstrak dan membosankan.

 

 

C.  Hak Asasi Manusia

. HAM di Indonesia masih terbelenggu dengan adanya tatanan norma dan adat istiadat yang ada dimasyarakat. Sehingga kebebasannya tidak mutlak sepenuhnya tapi masih terikat dengan norma yang ada. Hal inilah yang seharusnya diberitahukan oleh masyarakat yang cenderung kurang tahu tentang konsep yang ada.

Pengaplikasiaannya yang sering kali disamakan dengan HAM luar negeri tentu saja dapat menjadikan masalah di Indonesia. Penanganan lebil lanjut dan pemberitahuan kepada masyarakat dirasa penting guna menciptakan tatanan hidup kemasyarakatan yang adil dan makmur.

 

D.  Demokrasi

. Seiring dengan perbaikan sistem politik dan juga aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Masa transisi di Indonesia yang masih belum menunjukan kehidupan demokrasi yang baik lebih dikarenakan negara hukum yang menjadi landasan Indonesia belum dapat mengkonsolidasikan demokrasi. Persyaratan untuk menuju konsolidasi demokrasi akhirnya memang sangat bertumpu pada proses reformasi hukum.

Hukum harus diciptakan untuk memberikan jaminan berkembangnya masyarakat sipil dan masyarakat politik yang otonom, masyarakat ekonomi yang terlembagakan, dan birokrasi yang mampu menopang pemerintahan yang demokratis. Hukum harus dikembangkan untuk memperkuat masyarakat sipil (civil society) agar mampu menghasilkan alternatif-alternatif politik dan mampu mengontrol dan memantau pemerintah dan negara ketika menjalankan kekuasaannya.

 

E.  Lingkungan Hidup

Penanganan masalah lingkungan hidup menuntut pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendukungnya. Untuk itu, pada tahun 1979 dibentuk Pusat Studi Lingkungan (PSL) yang tersebar di berbagai perguruan tinggi Meskipun secara struktural tetap di bawah dan bertanggung jawab pada universitasnya masing-masing, PSL memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan lingkungan hidup. Hampir semua pendidikan AMDAL dilakukan PSL di bawah koordinasi Men-PPLH (yang kemudian menjadi Men-KLH) Mengingat pentingnya sumber-sumber kehidupan bagi keberlanjutan penghidupan Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

1.   Kesimpulan

pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan tersosialkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, atau kebangsaan secara rasional, objektif, dan kontekstual. Pascareformasi, kita mengalami pelunturan semangat kebangsaan, bahkan mungkin kita tidak memiliki kepedulian lagi kepada bangsa Indonesia

   Pendidikan Kewarganegaraan juga dipandang sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Adapun tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

 

 

 

2.   Saran

`        memperdalam pendidikan kewarganegaran kepada mahasiswa sebagai penerus bangsa, sebaiknya diberikan tidak hanya dalam bentuk materil/teori saja juga dalam bentuk praktek baik bertindak maupun sikap dalam kehidupan sehari-hari.

         Masyarakat masih kebanyakan beranggapan bahwa yang wajib membela Negara adalah militer, maka dari itu penanaman kepada masyarakat bahwa pembelaan terhadap Negara merupakan kewajiban seluruh warga Negara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

·         Asih, Pribadi. 2009

·         www.google.com

 

 






Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:

welcome to Abhu's Website
Wolf Gif Pictures, Images and Photos


Status YM


Abhu Emanz's
Abhu Emanz's
facebook saya




ShoutMix chat widget









  dukung palestina



Archives
Today, there have been 9 visitors (38 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=